Hal itu disampaikan menyikapi kabar yang menyebut Pemerintah Indonesia mendapat izin terkait pengajuan pembelian 8 unit pesawat militer jenis MV-22 Block C Osprey dari AS senilai total US$2 miliar atau setara Rp28,8 triliun. “Belum, kita belum ada untuk merencanakan [beli] pesawat yang Osprey,” kata Donny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/7/2020).
Dia menerangkan pihaknya lebih mengutamakan produk buatan dalam negeri dalam pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Menurutnya, Kemhan akan menggunakan pesawat dalam negeri selama memungkinkan. “Jadi pesawat-pesawat yang kami bisa pergunakan industri dalam negeri, kami pergunakan industri dalam negeri dulu,” ucapnya.
Donny bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan rencana pembelian itu hanya klaim dari AS. “Mungkin bisa seperti itu ya, saya belum tahu, tapi intinya kita belum ada mengarah ke pembelian ke sana,” ujarnya
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapat izin terkait pengajuan pembelian delapan unit pesawat militer jenis MV-22 Block C Osprey senilai total Rp28,8 triliun. Indonesia juga disebut memborong 20 buah penerima peringatan rudal, sistem navigasi udara, 24 buah AE 1107C Rolls Royce Engine, sebanyak 20 buah sistem navigasi lintas udara, 20 senjata mesin jenis M-240-D 7.64mm.
Lampu hijau pembelian pesawat itu tercantum dalam siaran pers Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS (Defense Security Cooperation Agency/DSCA) yang dikeluarkan di Washington DC, AS (6/7) waktu setempat. Menyikapi, anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pemerintah terkait perawatan alutsista.
Dave mendukung rencana pembelian pesawat itu. Namun ia mengingatkan peralatan tempur yang canggih sekalipun akan percuma jika pemeliharaan dan perawatannya (harwat) diabaikan. “Perawatannya jangan sampai harwatnya rendah, akhirnya pesawat itu baru berapa tahun pakai terjadi kerusakan. Itu yang harus diperhatikan,” kata Dave, Selasa (7/7/2020).
