Mahar Politik Pilkada Berujung Polemik, Iriadi Bakal Laporkan Politisi Gerindra

  • Bagikan

Solok- Setahun pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kini muncul persoalan ditengah politisi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dimana dugaan mahar politik berbuahkan polemik antara bakal calon dan partai politik.

Dugaan pemberian mahar politik yang diberikan Iriadi Datuak Tumangguang kepada salah satu politisi partai Gerindra Kabupaten Solok, sebanyak 850 juta untuk memberikan dukungan kepadanya sebagai pasangan calon Bupati Solok pada Pilkada 2020, kembali mencuat.

Hal itu disampaikan Iriadi Datuak Tumangguang, Rabu, (27/10/21), kepada awak media Via selulernya. Merasa dibodohi yang dulu rencananya akan diusung oleh partai besar itu. Dalam keterangan Iriadi, dalam waktu dekat ini, dirinya akan melaporkan ke pilhak Kepolisian terhadap tidak adanya upaya pengembalian uang tersebut oleh salah seorang Politisi Gerindra di Kabupaten Solok Jon Firman Pandu yang juga sebagai ketua DPC saat itu.

Iriadi mengaku bahwa penyerahan uang  itu ia berikan melalui keluarganya. Dibalik kesepakatan itu juga tertuang mahar dalam politik. Dari keterangan resmi melalui Whatsapp nya kepada media. Awalnya Iriadi Datuak Manggung menghubungi Jon Firman Pandu dengan maksud ingin meminang partai Gerindra guna untuk maju di Pilkada 2019 (sebelum pilkada diundur 2020).

“Disepakatilah dengan membayar mahar Dp sebanyak 850 juta, uang tersebut di antar oleh sopir saya bernama Alam, yang juga didampingi oleh Datuak Labuah dan Tili. Waktu itu baru 700 juta,” sebutnya. Pada saat diantar, lanjut Iriadi, uang itu di terima oleh istri dan mertua Jon Firman Pandu sebanyak 700 juta. Dimana saat penyerahan uang tersebut, Jon Firman Pandu mengaku kepada datuak Labuah, bahwa dirinya saat itu berada di Jakarta.

Begitu uang di terima Jon pandu yang awalnya menyatakan dirinya berada di Jakarta, namun setelah uang tersebut diterima pihak keluarga, akhirnya ia (Jon Firman Pandu) tiba-tiba keluar dari dalam kamarnya “Katanya Pak ketua di Jakarta. Iya saya baru sampai,” jawab Jon pandu kepada Datuak Labuah saat itu.

Terhadap sisa uang sesuai kesepakatan, yakni 150 juta lagi, Iriadi menerangkan bahwa uang tersebut ia tambah melalui transfer Bank kepada Jon Pandu. Dengan tidak mendapat dukungan dari Partai Gerindra tersebut, beberapa bulan kemudian Iriadi meminta kembali uangnya. 

“Sampai sekarang hanya janji-janji saja dan sempat dia bilang saya sekarang tidak ada uang yg ada hanya tanah di Sukarami,” ungkap Jon Firman Pandu kepada Iriadi.

Sementara itu Jon Firman Pandu saat dikonfirmasikan Arosukapost Group, Himalayanews.id, melalui Whatsapp nya, terkait hal ini, mangaku bahwa Iriadi meminta dukungan ke partai untuk di usung maju pada Pilkada Solok tahun 2020. Dan saat itu di sampaikan bahwa dirinya hanya bisa menyampaikan kepusat.

“Jadi pak dt manggung menyampaikan ingin maju di pilkada solok thn 2020 dan meminta dukungan ke partai untuk di usung, dan saya sampaikan bahwa saya hanya bisa menyampaikan ke pusat, keputusan itu ada di pusat,” kata Jon Firman Pandu melalui pesan Whatsapp nya, Rabu, (26/10/21).

Peristiwa ini cukuplah menarik dalam belantika perpolitikan negara ini yang masih sulit dihindari. Untuk mendapatkan sebuah dukungan dan calon-calon pemimpin mulai dari daerah hingga pusat tak bisa dipungkiri perlu pundi pundi yang kuat.

Sebaliknya juga meski memiliki pundi kuat juga belum menjamin mendapatkan dukungan Partai Politik. Kondisi Ini termasuk sebuah paradigma negatif untuk partai politik. Ini menjadi salah satu bukti dari pengakuan Bakal Calon Iriadi Dt Temanggung yang gagal mendapatkan dukungan partai Gerindra, walau ia telah mengeluarkan biaya yang trend boleh dikatakan mahar politik.  

Dinamika ini biar hukum yang berbicara. Sebab setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Merasa dirugikan atau merasa sebuah ketidakadilan Iriadi berencana akan meminta perlindungan secara hukum.(*)

Dikutip : Himalayanewsid

  • Bagikan