MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

  • Bagikan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Selasa (04/05/2021).

Permohonan itu diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya adalah komisioner KPK periode 2015-2019 yaitu, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang.

“Menolak pokok permohonan untuk seluruhnya,” kata Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan.

Majelis hakim konstitusi menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa UU KPK tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, RUU KPK sudah masuk dalam Prolegnas sejak lama.

Ia Mengaku terkait lama atau tidaknya pembahasan tergantung pada UU itu sendiri.

Majelis hakim juga membantah pernyataan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan RUU KPK

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa DPR sudah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pimpinan KPK dalam pembahasan RUU.

Saldi juga mengatakan bahwa pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan.

“Menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri pembahasan perihal revisi Undang-Undang KPK hal demikian berarti bukanlah pembentuk undang-undang, DPR dan presiden yang tidak mau melibatkan KPK, tetapi secara faktual KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK,” ujar Saldi.

Sementara itu terkait dengan soal naskah akademik fiktif, Saldi menegaskan hal itu tidak beralasan menurut hukum. Begitu juga dengan kuorum pengesahan RUU KPK dalam rapat paripurna.

“Naskah akademik yang dijadikan bukti oleh para pemohon adalah naskah akademik yang memiliki halaman depan atau cover per-tanggal September 2019 sementara naskah akademik yang dijadikan lampiran bukti oleh DPR tidak terdapat halaman depan atau kabar dan tidak tercantum tanggal,” ucap Saldi Isra.

Dalam putusan itu, Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan disenting opinion.

Dalam pendapatnya, Wahiduddin melihat pembahasan UU KPK ini relatif singkat. Selain itu, ada ketidaksinkornan naskah akademik.

Wahiduddin juga mengatakan UU KPK hasil revisi telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. (*)

  • Bagikan