Koalisi Pemuda Lahat (KPL) menuntut Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk lebih serius dalam penanganan pencegahan Covid-19.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gedung Pemerintah Daerah Lahat, Rabu (17/06/2020)
Koordinator Aksi KPL Febri Walanda dalam orasinya menyatakan ketidakseriusan Pemkab Lahat itu terlihat dari penyediaan fasilitias pencegahan Covid-19 di titik-titik keramaian yang masih minim.
Di sisi yang lain jumlah pasien positif Covid-19 di Lahat terus bertambah. Febri menyebut hingga 13 Juni sudah sebanyak 11, yang orang positif Covid-19, yang mana kasus tersebut sebagian masuk dalam kategori transmisi lokal dan berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala).
“Dengan adanya kasus positif transmisi lokal dan ditambah OTG maka besar kemungkinan akan terjadi penambahan kasus apabila tidak diinvestigasi dan ditangani segera secara serius oleh pemerintah Kabupaten Lahat,” kata Febri.
Selain pada pencegahan Covid-19, Febri juga menyebutkan bahwa Pemkab Lahat tidak serius dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat Lahat.
“Silahkan masyarakat yang merasakan langsung dan berada di lapangan untuk menilainya lebih jauh. Itu semua baru perihal kebijakan, belum lagi apabila kita membahas soal transparansi anggaran dalam penanganan covid-19 ini,” tambah Febri.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sekretaris Gugus Covid, Ali Afandi per-13 Mei 2020 lalu, diterangkan bahwa dari 23,5 Milyar yang disediakan Pemkab Lahat, sudah digunakan sebesar Rp 9,5 Milyar dengan rincian untuk RSUD Rp2,7 Milyar, Dinkes Rp5,6 Milyar dan Rp560 juta untuk BPBD, Dinas Perhubungan, Kesbangpol dan Diskominfo.
“Hanya sebatas itu saja penjelasan mengenai anggaran Covid-19 yang dipaparkan oleh Pemkab,” kata Febri.
Kini, sudah lebih dari 1 bulan setelah rilis terakhir soal anggaran dana tersebut belum ada informasi lagi sejauh mana anggaran dana Covid-19 Pemkab Lahat ini teralokasikan.
Untuk itu, Febri meminta Pemkab Lahat lebih transparan atas dana yang dikucurkan, baik oleh Pemkab Lahat, Pemerintah Pusat, maupun dari CSR perusahaan.
“Transparansi itu bisa dengan jalan memosting semua rincian anggaran dana tersebut melalui website covid-19.lahatkab.go.id,” demikian Febri. (*)
