Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

  • Bagikan
????????????????????????????????????

Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar menghadiri Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Solok, dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Senin (26/07/21). Agenda rapat paripurna ini didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok Nomor 176/10/Bamus-DPRD/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah sampai dengan rencana kerja, yang substansinya saling berkaitan satu sama lain. Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

, dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Senin (26/07/21). Agenda rapat paripurna ini didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok Nomor 176/10/Bamus-DPRD/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah sampai dengan rencana kerja, yang substansinya saling berkaitan satu sama lain. Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

  • Bagikan